Oleh: Sigit Darmawan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan. Sistim ini untuk menyederhanakan proses, mempercepat layanan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini langkah penting menuju digitalisasi perpajakan.
Nilainya Rp1,7 triliun. Mulai dikerjakan sejak 2018, proyek ini melibatkan konsultan ternama, dari pengadaan, penyediaan teknologi, sampai konsultansi manajemen proyek. Sistem ini dirancang untuk integrasi total, dari pendaftaran hingga pelaporan pajak. Namun, saat peluncurannya di 2024, ada masalah besar.
Fitur penting seperti e-Faktur dan sertifikat digital belum berfungsi optimal. Server sering overload. Proses yang dijanjikan lebih cepat justru melambat. Pelaku usaha mengeluh, aktivitas bisnis terganggu, dan DJP berada di bawah sorotan tajam.
Ada banyak sebab mengapa aplikasi seperti Coretax bermasalah di tahap awal ini.
Pertama, Kurangnya Pengujian (testing). Banyak fitur penting belum matang saat diluncurkan. Standar pengujian seperti User Acceptance Testing (UAT) tampaknya belum dilakukan secara menyeluruh. Dan sistem tidak siap dengan skala pengguna yang besar.
Kedua, Minimnya Keterlibatan Pengguna. Ini kunci keberhasilan sebuah sistem. Ketika pengguna akhir tidak dilibatkan dalam pengembangan, hasilnya adalah sistem yang tidak sesuai kebutuhan lapangan.
Ketiga, Infrastruktur yang Tidak Memadai. Server sering overload, dan ketergantungan pada koneksi internet menjadi penghambat besar.
Keempat, Manajemen Perubahan (Change Management) yang Lemah. Transformasi teknologi memerlukan komunikasi yang baik, pelatihan intensif, dan dukungan penuh dari organisasi.
Kelima, Kompleksitas Sistem. Ease of use dan usefulness adalah elemen penting. Jika sistem terlalu rumit atau sulit digunakan, pengguna cenderung menolak beradaptasi.
*
Kasus Coretax bukanlah satu-satunya contoh proyek teknologi yang mahal tetapi bermasalah di awal. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kegagalan serupa.
Portal Kesehatan, AS Healthcare.gov adalah salah satu proyek yang dianggap gagal. Proyek ini berbiaya lebih dari US$2 miliar. Peluncurannya di 2013 penuh masalah teknis, seperti sistem yang sering crash, ketidaksesuain data dan sebagainya. Masalah utama? Peluncuran terburu-buru tanpa pengujian menyeluruh.
Contoh lain adalah implementasi ERP di Lidl. Ritel terbesar di Jerman ini menghabiskan €500 juta untuk sistem ERP, tetapi proyeknya dibatalkan. Masalah utamanya adalah sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna.
Contoh berikutnya adalah proyek NHS IT Program di Inggris. Program teknologi informasi untuk layanan kesehatan nasional berbiaya £10 miliar dan menjadi salah satu kegagalan IT terbesar. Kompleksitas sistem, kurangnya perencanaan, dan minimnya keterlibatan tenaga kesehatan menjadi penyebab kegagalan.
Dengan segala masalah yang terjadi, DJP harus melihat Coretax sebagai pembelajaran yang berharga. Masalah-masalah seperti minimnya pengujian, kurangnya pelatihan, ketidakpastian infrastruktur dan sebagainya harus menjadi prioritas untuk diperbaiki.
Dengan evaluasi yang menyeluruh dan cepat sistem ini masih memiliki potensi untuk menjadi revolusi digital yang diharapkan.
Coretax adalah pembelajaran berharga. Teknologi tanpa persiapan yang matang, tidak akan berguna. Teknologi hanyalah alat, dan alat tersebut hanya akan efektif jika didukung oleh strategi, komunikasi, dan pelaksanaan yang tepat.
Coretax tidak boleh menjadi satu lagi contoh proyek besar yang gagal. Semoga DJP bertindak cepat. Sebagai simbol bahwa kita mampu bangkit dan belajar dari kesalahan.
PERCIKAN 