Perang AI dan Disinformasi dalam Konflik Timur Tengah


gambar dari haloblitar.com

Oleh: Sigit Darmawan

Tujuh hari terakhir ini, dunia menonton babak baru dari konflik Timur Tengah. Bukan di medan gurun atau langit-langit kota, tetapi di layar gawai penduduk dunia yang menyala sepanjang hari. Israel dan Iran memang saling serang di udara, tapi ada pertempuran lain yang lebih licik: perang informasi palsu berbasis Artificial Intelligence(AI).

Media sosial kini berubah jadi “ladang ranjau”. Gambar korban, video ledakan, bangunan runtuh, bahkan potongan pidato politik— bersliweran tanpa kejelasan asal-usul. Sebagian besar berasal dari kecerdasan buatan yang pintar tapi tidak punya hati. Banyak orang yang langsung menerima mentah-mentah. Lalu pikir panjang orang-orang menyebarkannya.

Brookings Institution menyebutkan sejak 2023, AI generatif telah memproduksi konten palsu (fake content) dalam skala luar biasa. Kini, dalam konflik ini, kecepatannya melampaui akal sehat. Dalam waktu kurang 72 jam sejak serangan Israel pertama ke wilayah Iran dan serangan balik dari Iran, tersebar lebih dari 1.200 unggahan menyesatkan di X, TikTok, dan Telegram (BBC, 18 Juni 2025).

Saya sendiri melihat bersliwerannya video-video di berbagai akun platform media sosial saya. Video yang sebagian besar saya ragukan keasliannya.

Ini bukan sekadar kesalahan. Ini taktik: operasi senyap yang tidak masuk akal. Seperti musuh dalam selimut, arus data berupa konten-konten itu menyusup ke pikiran publik dan membelokkan persepsi.

Emerson T. Brooking, Direktur Strategy dari Digital Forensic Research Lab (DFRLab), menegaskan bahwa AI telah membuat disinformasi bergerak lebih lincah dan lebih cepat dibanding klarifikasi. Dan saya setuju. Dunia sekarang lebih cepat percaya gambar dramatis daripada berita resmi. Apalagi jika datang dengan narasi menyentuh hati. Sulit menahan emosi, apalagi jika sudah ada kecenderungan rasa keberpihakan.

Konflik Timur Tengah ini juga membuat medan perang digital memanas oleh serangan siber. Menurut laporan Recorded Future dan Axios, (18 Juni 2025), kelompok-kelompok peretas dari Iran maupun jaringan pro-Israel saling balas menyerang. Server pemerintah, sistem keuangan, hingga jaringan telekomunikasi menjadi sasaran. Menurut saya, ini bukan lagi sekadar unjuk kekuatan. Ini adalah cara baru menjatuhkan lawan tanpa peluru.

Claire Wardle, co-Founder First Draft dan pakar disinformasi visual, mengatakan bahwa visual palsu memiliki daya ledak lebih besar daripada teks hoaks. Dalam pandangan saya, Wardle tidak sedang melebih-lebihkan. Apa yang kasat mata, lebih mudah menjerat simpati. Sayangnya, AI bisa merancang simpati palsu dalam hitungan menit.

Yuval Noah Harari, profesor sejarah dan penulis buku populer tentang AI, juga mengatakan bahwa di masa depan, kemampuan membedakan benar dan palsu akan lebih penting daripada sekadar bisa membaca. Dan saya kira, masa depan yang ia maksud, sudah tiba sekarang.

***
Sejumlah pakar telah mengemukakan berbagai langkah konkret untuk menahan laju disinformasi yang masif di era AI ini.

Renée DiResta, peneliti senior di Stanford Internet Observatory, mendorong platform media sosial mengadopsi model respons cepat seperti manajemen bencana. Disinformasi di masa konflik harus diperlakukan seperti kebakaran hutan—merespons lebih cepat. Sistem verifikasi narasi harus diprioritaskan. Bukan hanya memblokir akun setelah disinformasi menyebar luas.

Dr. Hany Farid, pakar forensik digital dari UC Berkeley, juga menekankan pentingnya teknologi penanda metadata visual. Ia mengusulkan adopsi sistem “Provenance Labeling“—penandaan otomatis di setiap gambar dan video yang dibuat dan dimodifikasi oleh AI. Dengan teknologi ini, publik bisa mengetahui apakah konten yang mereka lihat asli atau buatan.

UNESCO juga mengeluarkan dokumen Guidelines for Regulating Digital Platforms (2023) tentang transparansi algoritma. UNESCO mendesak pemerintah dan perusahaan teknologi bekerja sama mengawasi bagaimana algoritma menayangkan informasi selama masa krisis. .

Maria Ressa, CEO Rappler dan peraih Nobel Perdamaian, menyuarakan pentingnya pendidikan literasi digital berbasis kurikulum. Perang melawan disinformasi bisa dimenangkan dengan mengajarkan publik, sejak dini, cara berpikir kritis terhadap informasi visual. Beberapa pakar lain juga menyarankan integrasi kurikulum “visual hygiene”—sebuah keterampilan untuk mengenali, mengurai, dan mengecek konten berbasis gambar dan video yang beredar di ruang publik digital.

Saya pribadi percaya bahwa solusi atas masalah ini tidak cukup bersifat teknis. Yang kita hadapi adalah krisis kepercayaan dan emosi kolektif. Oleh karena itu, selain regulasi dan inovasi teknologi, kita butuh pembangunan ekosistem informasi yang sehat—di mana kebenaran tidak lagi dipinggirkan oleh konten sensasional.

Perlu adanya kerja sama lintas sektor: media, teknologi, pendidikan, masyarakat sipil, hingga institusi agama. Semua harus bahu-membahu menciptakan ruang publik digital yang tidak hanya bebas berbicara, tetapi juga bertanggung jawab atas apa yang disampaikan.

Karena pada akhirnya, bukan hanya teknologi yang menentukan masa depan. Tapi cara kita sebagai manusia memperlakukan dan memproses informasi—itulah yang menjadi garis demarkasi antara terang dan gelap di zaman yang makin kabur ini.

***
Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Pertama, kita perlu menajamkan insting digital. Jangan mudah terbujuk oleh narasi visual. Periksa sumbernya, dan bandingkan dengan media kredibel.

Kedua, platform digital perlu diberi tanggung jawab lebih besar. Deteksi otomatis dan pelabelan konten palsu harus diprioritaskan saat konflik meletus. Kita perlu suarakan hak ini.

Ketiga, edukasi literasi digital harus menjalar ke semua lapisan masyarakat. Bukan hanya anak sekolah, tapi juga orang tua, bahkan aparat negara.

Sekali lagi, pertempuran tidak hanya terjadi di perbatasan. Ia berlangsung di pikiran. Di ujung jempol setiap orang. Di ruang privat media sosial kita. Dan jika kita tidak siap, kita akan ikut terbakar oleh informasi yang salah.

Keberanian menjaga kejernihan informasi adalah hal yang kita butuhkan sekarang—lebih dari sekadar opini, lebih dari sekadar posisi politik.

#perangAI #disinformasi

Leave a comment