Menggugat Sekolah Unggulan 89 Milyar

Pemda DKI sedang membangun sekolah unggulan berfasilitas mewah senilai 89 milyar dengan dana APBD DKI Jakarta Sekolah tersebut direncanakan untuk dibangun di kawasan seluas 3.75 ha di cipayung. Sekolah yang rencananya memiliki fasilitas peralatan olah raga, mini stadion, kolam renang, laboratorium, dan ruang astronomi tersebut diperuntukan untuk anak-anak dengan intelegensia (IQ) tinggi. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Sutiyoso, calon presiden 2009, ini adalah Indonesia kekurangan sumber daya manusia yang unggul dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura.

Tidak ada yang menyangkal bahwa kemajuan suatu bangsa diukur dan ditentukan dari kualitas pendidikan rakyatnya. Karena itu tugas pemerintah seperti yang dimanatkan oleh Pembukaan UUD 45 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dengan menyediakan, membangun dan memfasilitasi pendidikan yang baik bagi rakyatnya. Pendidikan yang disediakan ini  ini tidak semata-mata bersifat parsial, diskriminatif, dan untuk golongan tertentu saja, melainkan harus merata dan adil untuk seluruh rakyat. Hal ini juga ditegaskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1966. Masyarakat berhak mendapatkan akses pendidikan yang baik dan layak. Untuk itu  pemerintah berkewajiban membuka akses seluas-seluasnya bagi masyarakat untuk menikmati pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Membangun bangsa yang maju, tidak mungkin dibebankan hanya kepada segelintir orang yang dianggap “unggul”, tetapi seluruh masyarakat harus diberikan  kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa seusuai dengan kemampuannya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang masyarakatnya mampu bekerja dengan produktivitas tinggi. Produktivitas bangsa ditentukan secara kolektif, dan bukan hanya tergantung kepada produktivitas manusia yang disebut “unggul” tersebut. Kecerdasan kolektif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan bagi kemajuan suatu bangsa dibandingkan dengan kecerdasan individual manusia “unggul” tersebut. Karena pendidikan yang merata dan mampu di akses oleh seluruh rakyat, akan menghasilkan suatu masyarakat yang cerdas dan mampu membuat perubahan-perubahan sosial-budaya yang sangat diperlukan dalam proses membangun kemajuan bangsa.

Sungguh sulit memahami logika kebijakan pemerintah tentang pendidikan seperti ini. Pemerintah begitu bangga dengan keberhasilan anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Sains dan sejenisnya, sebagai suatu tolok ukur kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah dibanding negara-negara lain. Namun di saat yang pula, jutaan anak-anak Indonesia terpaksa putus sekolah dan sulit untuk mendapatkan kemudahan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Ribuan bangunan sekolah dan fasilitasnya dalam kondisi yang memprihatinkan. Pemerintah kurang memperhatikan masalah yang sangat kritikal dan serius ini, bahkan hanya untuk berkomitmen mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN sekalipun.

Pendidikan dan Kemiskinan

Tujuan pendidikan adalah menghasilkan manusia yang berkualitas, cerdas, dan mampu memberdayakan diri dan lingkungannya. Tolok ukur kemajuan suatu bangsa selalu dilihat dari kualitas pendidikan dan manusia yang dihasilkannya. Kemajuan suatu bangsa selalu terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu – – baik secara individu dan kolektif – – memberdayakan diri dan lingkungannya,  mampu mengatasi persoalan-persoalan kehidupannya, dan mampu membuat perubahan konstruksi sosial budaya. Karena itu semakin banyak anggota masyarakat yang dicerdaskan melalui pendidikan yang baik,  maka semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk mendorong proses pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa.

Akar dari kemiskinan adalah kurangnya akses pendidikan bagi masyarakat. Karena itu fokus utama negara dalam mengurangi kemiskinan masyarakat adalah mendorong, memfasilitasi, membuka akses, kemudahan, dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu melalui berbagai: aturan, undang-undang, kebijakan, dana, serta program-program pendidikan yang memungkinan terealisirnya pemerataan pendidikan tersebut. Dengan demikian hak-hak dasar seluruh masyarakat , khususnya pendidikan, dipenuhi oleh negara.

Tentu sah-sah saja jika ada yang berencana membangun sekolah unggulan dan “eksklusif”  tersebut di berbagai tempat. Namun bukan itu solusi utama dalam membangun kemajuan bangsa. Kita tidak bisa mengharapkan sekolah-sekolah unggulan tersebut untuk mendorong kemajuan bangsa. Kita perlu menggantungkan maju dan tidaknya negara kita kepada jutaan masyarakat ,  yang saat ini tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik, karena kepada masyarakat yang terkunci aksesnya itulah kualitas sumber daya manusia indonesia sesungguhnya digantungkan. Jika negara gagal memenuhinya, maka jangan pernah bermimpi kita akan sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

Utopia Visi Indonesia 2030

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mencanangkan Visi Bangsa 2030 tanggal 22 Maret 207 lalu, dengan menekankan kepada empat pencapaian target Indonesia di tahun 2030.  Pertama, pendapatan PDB (Product Domestic Bruto) Indonesia akan mencapai US$ 5.1 triliun atau kelima terbesar didunia setelah China, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kedua,  terciptanya pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan; Ketiga, terwujudnya kualitas hidup modern dan merata; serta Keempat, mengantarkan 30 perusahaan Indonesia masuk dalam daftar “Fortune 500 companies“

Visi tersebut dimunculkan ditengah-tengah kondisi Indonesia yang terpuruk dalam penilaian berbagai lembaga dunia terhadap kualitas sumberdaya manusia indonesia, seperti : Indeks Pembangunan Indonesia (United Nations): Peringkat 108 dari 177; Indeks Kualitas Hidup (the Economist): 71 dari 117. Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terhadap: pendidikan, kemiskinan, penggangguran, dan korupsi. Karena itu Visi 2030 adalah visi yang luar biasa berat pencapaiannya jika kita berangkat dari kondisi yang sekarang.

Untuk menggapai Visi 2030 tersebut, maka prioritas utama pemerintah bersama-sama dengan masyarakat adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan merata bagi semua masyarakat. Bidang Pendidikan haruslah menempati prioritas pertama dalam perumusan strategi negara dalam lima sampai sepuluh tahun kedepan. Negara semestinya memikirkan serius bagaimana pendidikan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, fasilitas pendidikan diperbaiki, kualitas guru ditingkatkan, serta regulasi pendidikan dievaluasi dan disempurnakan terus-menerus. Manusia berkualitas dan memiliki kepercayaan diri, yang dihasilkan dari pendidikan, inilah yang akan menentukan berhasil dan tidaknya Visi Bangsa 2030 tersebut. “Only a nation with self-reliance can become a great nation“, kata Ir. Soekarno di Hari Kebangkitan Nasional tahun 1962