Conclave dan Kepemimpinan Indonesia: Politik, Kompromi, dan Realitas Kekuasaan (2)


Oleh: Sigit Darmawan

I.
Film Conclave adalah cerminan bagaimana kepemimpinan dipilih dalam sebuah sistem “politik” di mana berbagai kepentingan bertarung. Jika kita tarik ke dalam konteks Indonesia, pemilihan pemimpin di negara ini memiliki banyak kemiripan dengan apa yang terjadi di dalam Conclave. Politik bukan hanya soal siapa yang paling cerdas, tranformatif, atau visioner. Tetapi tentang siapa yang paling bisa diterima oleh berbagai pihak demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan kepentingan.

James Kouzes dan Barry Posner dalam bukunya The Leadership Challenge (2017) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah tentang bagaimana menavigasi kompleksitas politik dan membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Di Indonesia, kompromi politik lebih dikedepankan, dibandingkan dengan keberanian untuk melakukan perubahan yang signifikan.

Dalam Conclave, kita melihat bagaimana pemimpin yang akhirnya terpilih bukanlah yang paling progresif, bukan yang paling konservatif, dan bukan yang paling idealis, tetapi yang paling bisa diterima oleh semua pihak. Ini adalah realitas yang juga terjadi dalam pemilihan pemimpin di Indonesia.

Setiap pemilihan presiden, gubernur, atau kepala daerah banyak ditentukan oleh kemampuan mereka untuk merangkul berbagai kelompok, membangun koalisi, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan partai politik dan elite ekonomi.

Hal ini selaras dengan gagasan Maurice Duverger dalam Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State (1954). Sistem politik sering kali menguntungkan kandidat yang paling dapat menjembatani berbagai kepentingan daripada mereka yang revolusioner atau tranformatif.

II.
Salah satu tema utama dalam Conclave adalah bagaimana sistem politik institusi, termasuk gereja, dapat menghambat munculnya pemimpin terbaik. Termasuk di berbagai krisis kepemimpinan.

Niccolò Machiavelli (The Prince) pernah berargumen bahwa pemimpin yang efektif adalah yang tahu bagaimana memainkan kekuatan politik. Dan hal itu dilakukan untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya.

Pemimpin yang memiliki ide-ide besar sering kali tidak dapat bertahan dalam sistem politik yang lebih mengutamakan stabilitas dan keseimbangan kekuasaan daripada perubahan. Dan tidak heran, pemimpin yang terpilih adalah mereka yang paling “aman”, bukan yang paling inovatif.

Seperti terlihat di Conclave, salah satu dilema terbesar dalam kepemimpinan: menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas dengan keinginan untuk melakukan perubahan.

Dalam konteks Indonesia, para pemimpin harus menavigasi tantangan yang sama. Dalam bukunya Why Nations Fail (2012), Daron Acemoglu dan James A. Robinson menjelaskan bahwa negara-negara yang gagal menjadi negara maju, sering kali memiliki sistem politik yang menghambat inovasi dan perubahan karena adanya kepentingan elite yang ingin mempertahankan status quo.

Pemimpin di Indonesia harus bermain di antara dua kutub ini. Terlalu fokus pada stabilitas bisa membuat negara kehilangan momentum untuk maju, tetapi perubahan yang terlalu cepat dan radikal bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Dalam buku terlarisnya Good to Great (2001), Jim Collins mengungkapkan bahwa pemimpin yang berhasil membawa perubahan besar bukanlah mereka yang hanya menjaga keseimbangan, tetapi mereka yang memiliki visi jangka panjang dan kemampuan untuk membangun budaya yang mendukung transformasi.

Di Indonesia, pertanyaan ini sering muncul dalam setiap pemilihan pemimpin. Apakah kita lebih membutuhkan pemimpin dengan visi besar yang berani melakukan perubahan meskipun menghadapi banyak tantangan? Ataukah kita lebih membutuhkan pemimpin yang bisa menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa semua pihak merasa terakomodasi?

Dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, Soekarno adalah contoh dari pemimpin visioner yang ingin membawa perubahan besar bagi Indonesia. Tetapi Soekarno menghadapi banyak tantangan politik yang akhirnya menggoyahkan kekuasaannya. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih dikenal sebagai pemimpin yang menjaga keseimbangan politik dan stabilitas nasional, meskipun dengan risiko lambatnya perubahan.

Pemimpin netral mungkin lebih disukai dalam jangka pendek karena mereka dapat menjaga harmoni politik. Tetapi dalam jangka panjang, pemimpin visioner lebih dibutuhkan untuk mendorong kemajuan yang nyata.

III.
Berbeda dengan Indonesia, Singapura mengadopsi model kepemimpinan transformatif yang lebih tegas dalam mengambil keputusan tanpa terjebak dalam negosiasi politik yang terlalu panjang. Model ini terlihat dalam kepemimpinan Lee Kuan Yew. Ia berhasil mengubah Singapura dari negara kecil tanpa sumber daya alam menjadi salah satu pusat keuangan dan inovasi dunia.

Dalam From Third World to First (2000), Lee Kuan Yew menegaskan bahwa kepemimpinan yang sukses harus berani mengambil keputusan yang tidak populer demi kepentingan jangka panjang. Tidak semua kebijakan langsung diterima dengan baik oleh masyarakat. Tetapi keberanian untuk tetap menjalankannya dengan visi yang jelas adalah kunci transformasi Singapura.

Namun, kepemimpinan model Singapura menghadapi tantangan tersendiri: otoritarianisme. Pemimpin transformatif sering kali harus membatasi ruang oposisi agar kebijakan bisa berjalan efektif. Ini yang dikritik banyak pihak: kurangnya demokrasi.

Jika Indonesia ingin mengadopsi model kepemimpinan transformatif seperti Singapura, tantangan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan keberanian dalam mengambil keputusan dengan demokrasi yang tetap sehat.

Kita menghadapi krisis kepemimpinan ketika kepentingan politik menghambat munculnya pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan. Pemimpin netral mungkin baik untuk menjaga keseimbangan, tetapi pemimpin visioner lebih dibutuhkan untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik.

Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia, terjadi pertarungan antara perubahan dan kompromi. Dan pada akhirnya, seperti yang sering terjadi, yang terpilih bukan selalu yang terbaik, tetapi yang paling bisa diterima oleh semua pihak.

Pertanyaan yang tersisa adalah apakah Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang inovatif dan reformatif atau pemimpin netral dan akomodatif yang menjaga stabilitas tetapi tidak banyak bergerak? Silahkan kita menjawabnya sendiri!

Leave a comment