Pejabat Nir-Komunikasi: Saat Suara Rakyat Dibiarkan Menggema

Oleh: Sigit Darmawan

Saya mengamati salah satu kelemahan terbesar pejabat publik di negeri ini bukan hanya soal kebijakan yang keliru, tapi soal komunikasi yang mandek. Banyak pejabat baru bersuara ketika demonstrasi sudah meledak menjadi kerusuhan, namun diam seribu bahasa ketika keluhan rakyat masih bisa ditangani sejak dini.

Dalam era keterbukaan, nir-komunikasi bukan sekadar kekurangan gaya, melainkan kegagalan kepemimpinan.

Di tengah maraknya keluhan publik—dari harga kebutuhan pokok, kenaikan pajak, hingga kenaikan tunjangan anggota parlemen, sampai terjadinya demontrasi—pejabat sering kali memilih sikap diam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada empati, tidak ada penjelasan.

Dalam kajian kecil yang saya lakukan, komunikasi krisis itu seharusnya mencakup empat pilar: kepercayaan (trustworthiness), kompetensi (competence), kepedulian (care), dan keterbukaan (openness).

Hal ini ditegaskan oleh Ulmer, Sellnow, dan Seeger. Ketiganya adalah pakar komunikasi krisis Amerika. Jika satu saja pilar ini absen, apalagi semuanya, maka jarak antara rakyat dan pejabat kian menganga.

Nir-komunikasi ini membuat publik merasa sendirian. Keluhan mereka diabaikan, seakan-akan negara hanya hadir dalam bentuk regulasi dan aparat, bukan dalam bentuk dialog dan kepedulian.

Dan ketika suara rakyat yang diabaikan itu berubah menjadi demonstrasi berhari-hari, pejabat baru hadir dengan pidato normatif yang sering terlambat dan kehilangan momentum.

Contohnya terlihat dari pidato Presiden Prabowo dan Puan Maharani satu hari setelah demo masif dan kerusuhan meledak. Pernyataan kedua pemimpin itu menyingkap jarak antara bahasa resmi pejabat dan harapan rakyat.

Dalam krisis, publik menuntut empati, akuntabilitas, dan komitmen reformasi. Tanpa tiga hal itu, komunikasi pejabat hanya dianggap basa-basi politik.

Dampak Diamnya Pejabat

Dalam pandangan saya, ketika pejabat memilih bungkam, ada tiga dampak besar:

Pertama, meningkatkan spekulasi. Kekosongan informasi resmi akan diisi oleh rumor, opini liar, dan disinformasi.

Kedua, Membangun ketidakpercayaan.Rakyat menilai pejabat takut atau tidak peduli.

Ketiga, Melemahkan legitimasi. Pemimpin yang tidak bersuara kehilangan otoritas moral, sekalipun masih memegang otoritas formal.

Sejarah menunjukkan, banyak krisis politik membesar bukan semata karena kebijakan yang salah, melainkan karena respon komunikasi pejabat datang terlambat.

Protes yang seharusnya bisa diredakan dengan empati, justru berubah menjadi kerusuhan karena negara terlihat absen. Pidato Prabowo dan Puan menjadi bukti nyata: komunikasi normatif yang defensif tidak mampu menjawab aspirasi rakyat, melainkan memperkuat skeptisisme dan mempertahankan amarah rakyat.

Pidato Prabowo di hari minggu setelah bertemu dengan para Ketum Parpol lebih baik isinya dibandingkan yang pertama. Pemerintah dan DPR akan menerima dan mendengar aspirasi rakyat secara terbuka, meskipun patut dipertanyakan lebih lanjut keseriusan melakukan transformasi. Sesuatu yang seharusnya dilakukan dari awal oleh pejabat.

Teori dan Praktik yang Dilupakan

Harold Lasswell, ilmuwan politik Amerika, menegaskan bahwa komunikasi politik efektif harus menjawab: Who says What, in Which Channel, to Whom, with What Effect? Jika “who” tidak muncul dan “what” tidak pernah terucap, maka “effect” yang muncul hanyalah amarah.

Lebih jauh, James Grunig–guru besar komunikasi Maryland– melalui model dialogical communication menekankan pentingnya komunikasi dua arah. Tanpa dialog, aspirasi rakyat berubah menjadi jeritan di jalanan.

Itu yang terjadi selama beberapa hari sebelum kerusuhan meledak. Tidak ada pejabat atau anggota DPR bersedia turun dan berdialog dengan demonstran. Bahkan konon beberapa anggota DPR pergi keluar negeri, studi banding, dan sebagainya.

Ketika pejabat terus nir-komunikasi, demonstrasi, kerusuhan, hingga kekacauan hanyalah konsekuensi logis. Dan situasi ini makanan empuk bagi penumpang gelap.

Beberapa contoh global menunjukkan bahwa komunikasi yang cepat dan empatik bisa meredakan ketegangan. Jacinda Ardern, mantan PM Selandia Baru, dalam tragedi Christchurch langsung hadir di tengah korban dengan permintaan maaf tulus.

Sementara Moon Jae-in, eks Presiden Korea Selatan, menghadapi protes publik dengan janji reformasi transparan. Dua pemimpin ini membuktikan bahwa komunikasi bukan hanya kata-kata, tapi tindakan simbolis yang memulihkan kepercayaan.

Lebih Baik Bicara Daripada Diam

Pejabat yang bijak tahu kapan harus bicara, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana cara mengatakannya. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi membangun kepercayaan.

Jika melihat situasi yang kita hadapi selama beberapa hari ini, maka pelajaran penting bagi pejabat adalah:

Pertama, jangan menunda. Komunikasi dini lebih baik daripada klarifikasi terlambat.

Kedua, gunakan bahasa empati. Rakyat ingin didengar, bukan diajari.

Ketiga, tawarkan solusi konkret. Kata-kata harus dibarengi peta aksi.

Penutup

Nir-komunikasi pejabat adalah salah satu penyakit serius dalam tata kelola negara. Ia membuat pemerintah kehilangan roh kemanusiaan, meninggalkan rakyat dalam sunyi, dan akhirnya menciptakan jurang kepercayaan yang sulit dijembatani.

Seorang pemimpin bisa saja salah mengambil kebijakan. Tetapi jika ia hadir, berbicara dengan jujur, dan mendengar dengan empati, rakyat lebih mudah memberi maaf.

Yang tidak bisa dimaafkan adalah diamnya pejabat di tengah jeritan rakyat—apalagi jika respon itu datang terlambat dan ketika api kemarahan sudah terlanjur membakar jalanan.