Oleh: Sigit Darmawan
Pernahkah Anda mendengar kisah satu kapal yang “tersedak” di Terusan Suez lalu membuat dunia ikut batuk-batuk? Tahun 2021, kapal Ever Given macet selama hampir sepekan. Akibatnya, lebih dari 12 persen perdagangan dunia tertahan. Dari mainan anak-anak sampai suku cadang pesawat, semua ikut tersendat (BBC, 2021).
Atau, pernahkah Anda membayangkan sebuah pabrik di Tiongkok yang berhenti beroperasi, lalu harga ponsel, laptop, hingga obat-obatan di berbagai negara ikut naik. Itu bukan cerita fiksi. Tahun 2022, penutupan pabrik Foxconn di Zhengzhou membuat pasokan iPhone global terganggu (Reuters, 2022). Dua peristiwa ini menjadi pengingat keras: rantai pasok global kita efisien, tapi juga rapuh.
Selama tiga dasawarsa, dunia hidup dengan logika global value chain. Barang dirakit di satu negara, komponennya diproduksi di negara lain, lalu dipasarkan lintas benua. Prinsipnya sederhana: siapa paling efisien, dialah yang menang. Hasilnya nyata—harga barang lebih murah, inovasi lebih cepat, perusahaan multinasional tumbuh menjadi raksasa.
Namun zaman bergeser. Pandemi COVID-19 membuktikan, efisiensi saja tidak cukup. Masker, ventilator, hingga vaksin mendadak langka karena rantai pasok global tersumbat (OECD, 2021). Perang Rusia–Ukraina memukul pasokan energi dan gandum dunia. Amerika Serikat dan Tiongkok sibuk saling melempar tarif, membuat banyak perusahaan multinasional menghitung ulang risiko geopolitik (Peterson Institute, 2022). Dari sinilah istilah baru mencuat: sovereign supply chain—rantai pasok berdaulat.
Dari Efisiensi ke Kedaulatan
Sovereign supply chain bisa dipahami sebagai upaya negara membangun rantai pasok yang bukan sekadar efisien, tapi juga menjamin kepentingan strategis nasional. Kesadaran itu muncul dari kenyataan: ada komoditas dan teknologi yang terlalu vital untuk sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar global.
Kalau global value chain dibangun di atas optimisme globalisasi, sovereign supply chain berdiri di atas kedaulatan. Ia tidak sama dengan menutup diri, melainkan menyeimbangkan keterbukaan dengan kontrol. Tujuannya bukan lagi sekadar murah, tapi memastikan pasokan tetap ada bahkan di masa krisis.
Amerika Serikat meluncurkan CHIPS and Science Act dengan total anggaran lebih dari 280 miliar dolar AS. Dari jumlah itu, 52,7 miliar dolar dipakai khusus untuk menghidupkan kembali industri semikonduktor dalam negeri (White House, 2022). Uni Eropa mengesahkan Critical Raw Materials Act (2023) untuk mengurangi ketergantungan litium, kobalt, dan rare earth dari Tiongkok. Jepang dan Korea Selatan memperkuat ekosistem baterai dan chip. Mereka sadar, masa depan industri otomotif dan digital bergantung pada itu.
Tiongkok bahkan lebih dulu membaca arah angin. Melalui Made in China 2025 dan strategi dual circulation, mereka memastikan konsumsi domestik kuat sekaligus menguasai rantai pasok global. Semuanya menuju satu titik: kedaulatan. Negara-negara besar tidak ingin masa depan ekonominya ditentukan oleh pihak lain.
Bagaimana Indonesia?
Indonesia punya modal. Sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan sawit menempatkan kita sebagai pemain penting dalam rantai pasok global, terutama untuk baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan. Larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 memang kontroversial, tetapi kebijakan ini mendatangkan investasi smelter di Morowali, Halmahera, hingga Weda Bay (Kementerian ESDM, 2023).
Namun sisi rapuh kita jelas terlihat. Lebih dari 90–95 persen bahan baku farmasi masih impor, terutama dari India dan Tiongkok (Kemenkes, 2022). Industri pangan pun masih sangat bergantung pada impor kedelai untuk tempe dan tahu, lebih dari 90 persen berasal dari Amerika Serikat (BPS, 2023). Di sektor digital, chip, server, sampai mesin industri sebagian besar didatangkan dari luar negeri. Saat krisis global menerpa, posisi ini membuat kita rentan.
Pilar Sovereign Supply Chain Indonesia
Ada empat pilar untuk membangun sovereign supply chain Indonesia:
Pertama, kontrol atas sumber daya vital. Hilirisasi nikel bukan hanya soal investasi, melainkan soal kedaulatan. PLN memberi contoh: transisi energi lewat co-firing biomassa, pembangunan PLTS terapung Cirata, sampai wacana super grid ASEAN. Tapi tanpa kendali atas pasokan batubara, biomassa, dan panel surya yang mayoritas masih impor, agenda hijau bisa tersendat (PLN RUPTL 2021–2030; IEA, 2022). Sama halnya dengan pangan. Cadangan beras dan jagung yang stabil adalah bagian tak terpisahkan dari strategi rantai pasok berdaulat.
Kedua, diversifikasi rantai pasok. Krisis gandum akibat perang di Ukraina menjadi peringatan keras. Indonesia harus mencari pasokan alternatif dari Australia dan Kanada (FAO, 2022). Diversifikasi juga berlaku di sektor farmasi. Bio Farma, produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, masih bergantung pada bahan aktif impor. Tanpa sumber yang beragam, kapasitas produksinya rentan bila krisis global terjadi (Bio Farma, 2022).
Ketiga, resiliensi melalui teknologi. Digitalisasi rantai pasok terus berkembang. Telkom dengan pusat data dan cloud Nusantara memberi infrastruktur agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada server asing.
Di sektor logistik, JNE dan Pos Indonesia menjalankan transformasi digital dengan sistem pelacakan berbasis big data dan otomasi. Meski pemanfaatan kecerdasan buatan masih terbatas, arah perubahannya jelas (Bisnis Indonesia, 2023). Di sektor perikanan, blockchain mulai digunakan oleh startup seperti Aruna untuk menjamin ketertelusuran produk ekspor (FAO, 2021).
Keempat, aliansi Regional dan Global. Indonesia aktif mendorong ASEAN sebagai pusat manufaktur baru. Salah satu contohnya: pabrik baterai kendaraan listrik hasil kolaborasi Hyundai–LG Energy Solution di Karawang, yang menempatkan Indonesia di jantung percaturan rantai pasok Asia (BKPM, 2023).
Pandemi membuktikan, negara yang punya kapasitas produksi dalam negeri pulih lebih cepat. India dengan Serum Institute mampu memproduksi vaksin sendiri. Jerman tetap menjaga industrinya meski harga energi melonjak (IMF, 2022).
Indonesia punya banyak pelajaran dari situ. Bio Farma memang terbukti mampu memproduksi vaksin COVID-19, tapi ketergantungan bahan baku impor masih tinggi. Di sektor energi, PLN menunjukkan kemandirian pasokan biomassa dan panel surya akan sangat menentukan transisi energi. Di dunia digital, Telkom berusaha mengurangi dominasi pusat data asing dengan memperkuat jaringan domestik.
Antara Proteksionisme dan Kemandirian
Dilema tetap ada. Terlalu proteksionis bisa membuat investor hengkang, terlalu terbuka justru membuat kita rapuh. Tantangannya ada pada mencari titik tengah. Sovereign supply chain bukan berarti menutup perdagangan, melainkan membuka diri dengan seleksi. Apa yang strategis harus kita kuasai, sedangkan yang bisa diperdagangkan tetap kita jaga agar mengalir lancar.
Refleksi
Kita hidup di era ketika globalisasi tidak lagi berjalan mulus. Dunia bergerak dari sekadar efisien menuju tangguh. Dari sekadar murah menuju aman. Dari sekadar cepat menuju berdaulat.
Lalu, apakah Indonesia berani mengorbankan sebagian efisiensi demi kedaulatan? Apakah kita siap menanam investasi jangka panjang di sektor strategis, meski hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian?
Karena pada akhirnya, sovereign supply chain bukan soal menutup pintu dari dunia luar. Ia adalah cara untuk memastikan bahwa ketika badai global datang, Indonesia tidak hanya ikut goyah, melainkan mampu berdiri tegak. Dan pertanyaan itu, cepat atau lambat, akan ditagihkan oleh sejarah: kita memilih tetap bergantung, atau berdaulat?
#sovereignsupplychain #rantaipasokberdaulat #transformasi #inovasi #industri40 #reformasi #resiliensirantaipasok
PERCIKAN 