Tahun Balon

“Tahun balon” begitu kata pengamat ekonomi Rizal Ramli, ketika merujuk kepada fenomena ekonomi balon (bubble economic) yang gejala-gejalanya mulai terlihat, seperti ketimpangan pertumbuhan sektor finansial dan sektor perdagangan, dan aliran modal spekulatif yang melambungkan nilai saham di bursa efek. Dunia juga berada dalam ambang krisis ekonomi global yang dipicu oleh ancaman resesi ekonomi yang sedang melanda Amerika Serikat. Dampak resesi yang sedang melanda Amerika ini akan berdampak luas kepada perekonomian Indonesia.

Indonesia kembali berhadapan dengan tekanan ekonomi yang luar biasa, ketika harga berbagai komoditas pangan naik secara drastis dalam tiga bulan terakhir, kelangkaan minyak tanah, dan penurunan daya beli masyarakat. Banyak pengamat ekonomi memperkirakan berbagai kemungkinan Indonesia berada dalam krisis ekonomi jilid 2, meskipun pemerintah optimis bahwa tidak akan terjadi krisis seperti tahun 1997, dengan merujuk kepada pertumbuhan ekonomi makro sebesar 6 % dan cadangan devisa sebesar 54,3 milyar dolar Amerika, dan perbaikan secara fundamental dalam dunia perbankan.

Argumentasi tentang membaiknya perekonomian Indonesia yang ditandai dengan naiknya berbagai indikator makro ekonomi, ternyata tidaklah berbanding lurus dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kemiskinan dan pengangguran tidak berkurang. Pertumbuhan ekonomi ternyata lebih dipacu oleh kenaikan investasi sektor finansial yang jauh diatas investasi di sektor riil. Data bank dunia menyebutkan pertumbuhan sektor tradable (riil) hanya 3 %, sedangkan sektor Nontradable (finansial) 7 %. Jadi tingginya pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan oleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi semu, yang tidak berdampak kepada penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi balon terjadi jika dominasi sektor nontradable diatas sektor tradable.

Jadi, jika ekonomi Indonesia tahun ini hanya besar seperti balon berisi udara, maka pertumbuhan ekonomi yang seperti itu hanya akan memberikan harapan dan janji semu bagi masyarakat, karena kenyataannya tidak akan ada peningkatan produktivitas masyarakat akibat tidak berjalannya sektor riil atau sektor perdagangan. Karena itu supaya ekonomi indonesia tidak menggelembung seperti balon dan akhirnya mengalami “crash landing”, perlu dibuatkan segera kebijakan yang mendorong peningkatan investasi di sektor riil dengan mengeliminasi biaya (cost) yang menghambat pergerakan sektor riil. Harus diakui bahwa investasi di sektor riil adalah beresiko tinggi, karena berbagai kebijakan dan layanan pemerintah yang tidak mendukung iklim usaha di sektor riil tersebut. Seperti “high cost economy” yang diakibatkan oleh birokrasi yang berbelit-belit, tidak transparan, praktek korupsi, dan ketidakpastian hukum. Siapapun akan berpikir dua kali untuk berinvestasi di sektor riil, jika segala ketidakefisienan dan ketidakkonsistenan dari regulasi dan layanan pemerintah tidak segera dipangkas dan diperbaiki.

Tantangan di Tahun Balon

Tahun ini Indonesia tidak hanya berhadapan dengan perekonomian yang bertumbuh seperti balon, tetapi juga berhadapan dengan sejumlah isu tentang kenaikan berbagai komoditas pangan di pasar global, yang berdampak kepada pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang semakin bergantung kepada negara lain. Hal ini diakibatkan oleh kesalahan strategi negara dalam mengelola sumber daya alam untuk membangun perekonomian bangsa.

Kebijakan jangka pendek pemerintah seperti pembebasan bea masuk untuk impor beberapa bahan komoditi pangan, hanya dimaksudkan untuk menekan turun harga komoditi pangan di pasar, tetapi tidak menyelesaikan persoalan jangka panjang yang dihadapi bangsa ini. Yaitu ketergantungan bangsa kepada negara lain, terutama untuk kebutuhan produk pangan yang bersifat strategis. Jika pemerintah berupaya mencarikan solusi dengan peningkatan produksi hasil-hasil pertanian, maka hal itu hanya bisa dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten, dan dengan strategi yang jelas. Apakah dilakukan dengan ekstensifikasi, intensifikasi, perbaikan teknologi pertanian, peningkatan kemampuan petani dalam berproduksi, kemudahan akses permodalan, proteksi atau perlindungan pemerintah kepada petani. Semua upaya tersebut memerlukan kerja keras dan komitmen kuat dari pemerintah untuk memastikan terjadinya perubahan arah dan strategi dalam membangun perekonomian bangsa.

Tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat melalui skema kredit mikro yang mampu dijangkau dan dinikmati oleh masyarakat menengah kebawah, sebagai upaya untuk membangkitkan kemampuan kewirausahaan rakyat dan mendorong berjalannya sektor perdagangan. Tentu saja kebijakan ini harus diimbangi dengan upaya perbaikan yang sangat signifikan dalam birokrasi pemerintahan yang menyita energi dan biaya dalam berwirausaha. Kebijakan untuk memangkas birokrasi ini sangat strategis dan berdampak luas. Karena kegagalan dalam perbaikan aspek birokrasi ini akan melemahkan kemampuan masyarakat untuk bersaing dengan masyarakat global. Ekonomi biaya tinggi selalu bercirikan: tidak efisien, tidak kompetitif, dan tidak berkualitas.

Indonesia memilik banyak ekonom-ekonom pintar, yang semestinya mampu mengelaborasi kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi negara yang bertumpu kepada: pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, peningkatan layanan birokrasi, dan peningkatan kapabilitas pengelolaan sumber daya alam. Tetapi yang terpenting adalah apakah strategi itu dijalankan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama pelaku-pelaku ekonomi rakyat, yang sejatinya merupakan tulang punggung perekonomian bangsa. Terbukti ketika krisis 1997, perusahaan-perusahaan besar limbung, namun pelaku ekonomi menengah kebawah mampu bertahan dalam terpaan badai krisis ekonomi. Inilah yang perlu dipikirkan oleh pemerintah di tahun balon ini.