Republik Tempe

“Mas, kok tempenya tipis amat? Kemarin-kemarin masih tebel”, gurau saya saat mampir ke penjual gorengan di dekat rumah. “Wah, harga kedelai naik mas. Tidak mungkin naikin harga tempe goreng, konsumennya belum tentu mau beli”, keluh tukang goreng itu. “Trus gimana mas nyiasatinya?”, tanya saya. “Ya itu tadi mas. Saya modifikasi sedikitlah, yang penting rasanya masih oke. He-he-he”, jawab penjual gorengan itu sambil tertawa penuh kepahitan.

Belakangan ini kita dikejutkan oleh berita tentang kenaikan harga berbagai komoditas pangan, seperti keledai. Harian kompas beberapa kali memberitakan berbagai derita perajin tempe yang mulai merugi dan terancam gulung tikar, karena melambungnya harga kedelai sampai diatas 50 %. Menurut kompas, kenaikan harga kedelai ini dipicu oleh buruknya panen di Amerika dan kenaikan harga minyak dunia, karena biji kedelai mulai dipakai untuk pembuatan energi alternatif biogas. Ironisnya, 70 % kebutuhan kedelai Indonesia diperoleh dengan cara impor dari Amerika dan Argentina.

Kita dikenal sebagai bangsa produsen tempe terbesar didunia dan konsumsi kedelai terbesar di Asia, dimana 50 % kebutuhan kedelai digunakan untuk produksi tempe. Diperkirakan ada 56.000 produsen tempe di Indonesia yang akan tergantung kepada pasokan impor kedelai ini, karena produksi dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan akan kedelai tersebut.

Sampailah kita sekarang di era ketergantungan akan impor untuk bahan komoditi strategis. Kebutuhan gula nasional hanya bisa dicukupi dengan impor. Swasembada beras yang pernah dicapai di tahun 1984 tidak mampu dipertahankan, ketika kebijakan pemerintah mulai meninggalkan sektor pertanian dan berorientasi kepada industri yang penuh ketergantungan kepada impor. Alokasi anggaran untuk sektor pertanian semakin menurun drastis, ditambah dengan orientasi pembangunan infrastruktur perkotaan dan jawa untuk menopang industri dan mengabaikan pembangunan infrastruktur pedesaan dan luar jawa. Kebijakan ini akhirnya memarjinalkan masyarakat petani, yang sejatinya merupakan tulang punggung perekonomian bangsa.

Karena pemerintah tidak memiliki keperpihakan kepada petani, maka produktivitas petani akan semakin menurun, daya saing yang rendah akan produk-produk hasil pertanian negara lain, dan menurunnya kesejahteraan petani . Keperpihakan kebijakan pemerintah kepada petani diperlukan untuk mengubah orientasi strategi ekonomi negara yang cenderung mengabaikan sumber kekuatan ekonomi rakyat dalam membangun kemandirian bangsa. Energi bangsa ini harus dikerahkan untuk memperbaiki sektor pertanian sebagai landasan katahanan pangan bangsa.

Bukan Bangsa Tempe

Kesalahurusan pemerintah dalam membangun kekuatan sumber daya manusia dan alam berdampak dalam kemampuan bangsa kita menghadapi tantangan persaingan global, yang mensyaratkan: kompetensi, kualitas sumber daya, produktivitas, efisiensi dan daya saing. Potret kualitas sumberdaya yang kita miliki tergambar dari berbagai penilaian lembaga dunia yang menempatkan Indonesia di urutan yang sangat rendah dalam indeks pembangunan manusia dan indeks kualitas hidup.

Sesungguhnya kita punya kemampuan dan modal untuk membangun kekuatan untuk menjadi bangsa yang mandiri. Yang diperlukan adalah strategi dan kebijakan yang tepat serta komitmen pemerintah dalam mendorong supaya berbagai kebijakan yang diambil itu tidak me”marjinal”kan kelompok masyarakat dimana tumpuan kemajuan bangsa kita diletakkan.

Kita negara agraris, tetapi kebijakan pembangunan ekonomi kita tidak mendorong peningkatan kemampuan dan produktivitas, karena: tidak adanya insentif, kemudahan akses permodalan, dan perlindungan yang menguntungkan petani. Kita negara kepulauan atau maritim, tetapi strategi pertahanan dan ekonomi tidak diletakan kepada pembangunan akan kemampuan kita menjaga dan mengelola sumber alam laut kita. Gagasan dan pemikiran seperti ini bukan hal baru dan bukannya tidak dipahami oleh ahli dan perencana pembangunan di negara kita. Tetapi kemampuan bangsa kita untuk mendorong supaya strategi ini bisa dilaksanakan sangat lemah. Harus diakui kita bangsa yang tidak konsisten dan serius dalam menjalankan sebuah kebijakan.

Karena itu mungkin ada baiknya kita renungkan kata-kata bung Karno dalam pidato di hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun 1963 :”Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe……Untuk membangun suatu negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tak mungkin kita tetap hidup”.