Refleksi tentang Kekuasaan, Kedewasaan Demokrasi, dan Masa Depan Indonesia
Oleh: Sigit Darmawan
Ada satu pertanyaan yang terus mengusik pikiran saya ketika mengikuti perkembangan politik Indonesia belakangan ini.
Mengapa bangsa yang telah lebih dari seperempat abad menjalani Reformasi masih begitu mudah terjebak dalam pertentangan politik yang menguras energi?
Kita menyaksikan bagaimana perbedaan pandangan berubah menjadi pertarungan. Kritik dibalas dengan pembelaan. Tokoh politik dipuja atau dicela. Media sosial dipenuhi perdebatan yang sering kali lebih mengutamakan emosi daripada argumentasi.
Peristiwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026 menambah babak penting dalam dinamika politik nasional.
Kini perhatian mulai beralih pada proses konstitusional pengisian jabatan wakil presiden. MPR bersiap menjalankan kewenangannya. Berbagai kepentingan politik tentu akan kembali bertemu dalam proses berikutnya.
Namun saya justru ingin mengajak kita melihat persoalan yang lebih mendasar.
Setelah semua kegaduhan itu berlalu, budaya politik seperti apa yang akan kita miliki?
Apakah kita akan semakin dewasa? Ataukah hanya berganti tokoh, sementara cara kita berpolitik tetap sama?
Sebab menurut saya, persoalan terbesar demokrasi tidak selalu terletak pada siapa yang memegang kekuasaan.
Persoalannya juga terletak pada bagaimana kekuasaan dipahami, diperebutkan, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.
Demokrasi dapat berubah melalui undang-undang. Tetapi budaya demokrasi hanya berubah melalui pembiasaan nilai.
***
Reformasi 1998 membuka babak baru kehidupan politik Indonesia.
Kebebasan berpendapat semakin luas. Pemilu berlangsung lebih terbuka. Pergantian kepemimpinan menjadi bagian dari mekanisme demokrasi. Masyarakat memperoleh ruang lebih besar untuk mengawasi pemerintah.
Semua itu merupakan perubahan penting.
Namun perubahan struktur politik tidak otomatis menghasilkan perubahan budaya politik.
Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam buku klasik The Civic Culture (1963) menjelaskan bahwa keberlangsungan demokrasi berkaitan erat dengan orientasi, sikap, dan kebiasaan politik masyarakat.
Artinya, demokrasi bukan sekadar memiliki parlemen, partai politik, pemilu, dan konstitusi.
Ia juga memerlukan warga yang memahami hak dan tanggung jawabnya, bersedia berpartisipasi, serta memiliki kepercayaan yang sehat terhadap institusi.
Di sinilah kita menghadapi tantangan.
Kita telah membangun banyak instrumen demokrasi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih muncul kecenderungan melihat politik sebagai pertarungan antarkelompok, bukan proses mengelola kepentingan bersama.
Seolah-olah berbeda pandangan berarti harus berseberangan dalam segala hal. Padahal demokrasi justru membutuhkan kemampuan hidup bersama di tengah perbedaan.
Saya melihat gejala yang menarik sekaligus mengkhawatirkan dalam budaya politik kita.
Ketika seorang tokoh didukung, hampir semua tindakannya dapat dianggap benar. Sebaliknya, ketika seorang tokoh tidak disukai, bahkan langkah yang patut dipertimbangkan secara objektif dapat langsung ditolak.
Loyalitas kepada figur sering kali menjadi lebih menentukan daripada penilaian terhadap gagasan dan kebijakan.
Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam politik.
Dalam pengalaman saya mendampingi transformasi organisasi dan pengembangan kepemimpinan, saya menemukan bahwa budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh cara pemimpin memperlakukan perbedaan pendapat.
Organisasi yang membiasakan kritik sebagai ancaman cenderung kehilangan informasi penting untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, organisasi yang membuka ruang dialog memiliki peluang lebih besar untuk belajar dari kesalahan.
Negara tentu lebih kompleks daripada organisasi bisnis. Tetapi ada prinsip yang sama: kekuasaan membutuhkan kemampuan mendengar.
Saya teringat gagasan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) yang menekankan dua norma penting: toleransi timbal balik (mutual toleration) dan pengendalian diri dalam penggunaan kekuasaan (institutional forbearance).
Yang pertama adalah kesediaan mengakui lawan politik sebagai pihak yang sah dalam demokrasi. Yang kedua adalah kemampuan menahan diri agar kewenangan tidak digunakan semaksimal mungkin hanya karena secara formal dimungkinkan.
Dua prinsip ini penting untuk direnungkan.
Kemenangan politik tidak harus berarti menyingkirkan semua pihak yang berbeda. Kekalahan politik juga tidak semestinya menghilangkan penghormatan terhadap proses demokrasi.
Kedewasaan politik bukan ditentukan oleh kemampuan mengalahkan lawan, tetapi juga oleh kemampuan menghormati perbedaan dan membatasi diri.
Ada dimensi lain yang membuat tantangan budaya politik semakin kompleks: teknologi digital.
Dahulu perdebatan politik terutama berlangsung melalui forum, media massa, dan organisasi masyarakat. Kini setiap orang dapat menjadi komentator, penyebar informasi, bahkan pembentuk opini.
Ini merupakan kemajuan partisipasi.
Tetapi keterbukaan tersebut membawa tanggung jawab baru.
Informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar dengan cepat. Potongan pernyataan dapat kehilangan konteks. Kemarahan dan sensasi sering mendapatkan perhatian lebih besar daripada penjelasan yang bernuansa.
Kita semakin mudah berbicara, tetapi belum tentu semakin mampu mendengar. Semakin banyak informasi, tetapi belum tentu semakin memahami persoalan.
Bagi saya, inilah tantangan pendidikan demokrasi pada era digital.
Kita tidak cukup mengajarkan masyarakat menggunakan teknologi. Kita perlu membangun kemampuan berpikir kritis, memeriksa informasi, memahami perbedaan antara fakta dan opini, serta menahan diri sebelum menghakimi.
Sebab kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab dapat memperlebar jurang ketidakpercayaan.
Lalu apa yang harus berubah sesudah Ini?
Pengunduran diri seorang wakil presiden akan ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan. Pada waktunya, pemerintahan akan kembali berjalan dengan susunan kepemimpinan yang lengkap.
Namun proses konstitusional itu tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan budaya politik.
Perubahan budaya membutuhkan pekerjaan yang lebih panjang.
Pertama, partai politik perlu memperkuat budaya kaderisasi dan demokrasi internal. Partai bukan hanya kendaraan memperoleh jabatan, melainkan tempat membangun kapasitas, integritas, dan tanggung jawab kepemimpinan.
Kedua, lembaga negara perlu mengembangkan budaya transparansi dan akuntabilitas. Kepercayaan publik tidak cukup diminta. Ia harus dibangun melalui konsistensi keputusan dan keterbukaan terhadap koreksi.
Ketiga, para pemimpin perlu memberi teladan dalam memperlakukan kritik. Menghormati kritik tidak berarti harus menyetujuinya. Tetapi setiap kritik yang beralasan layak didengar dan dijawab secara bermartabat.
Keempat, masyarakat perlu mengembangkan budaya kewargaan yang lebih matang. Kita harus mampu menilai kebijakan tanpa terperangkap sepenuhnya dalam kesetiaan atau penolakan kepada tokoh tertentu.
Dan kelima, sekolah, perguruan tinggi, keluarga, media, serta komunitas perlu menjadikan pendidikan demokrasi sebagai pembentukan karakter, bukan sekadar pengetahuan tentang lembaga negara.
Lima pekerjaan. Lima ruang perubahan. Satu tujuan: membangun demokrasi yang semakin beradab.
***
Saya menyadari bahwa politik selalu melibatkan kepentingan. Persaingan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Kita tidak perlu membayangkan politik tanpa perbedaan, tanpa kompetisi, atau tanpa konflik.
Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengelola semua itu dalam kerangka kepentingan bangsa.
Politik seharusnya menjadi jalan mempertemukan beragam kepentingan untuk menghasilkan keputusan bersama.
Bukan sekadar seni memenangkan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab menggunakannya bagi kesejahteraan masyarakat.
Di tengah tantangan ekonomi, pendidikan, perubahan teknologi, ketimpangan sosial, dan persaingan global, Indonesia membutuhkan energi kolektif untuk memikirkan masa depan.
Terlalu banyak energi yang terkuras dalam pertentangan politik akan mengurangi perhatian terhadap persoalan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat.
Karena itu, saya berharap dinamika politik yang kita saksikan hari ini tidak berhenti sebagai episode perebutan atau pergantian kekuasaan.
Ia perlu menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara kita berpolitik.
Bukan hanya memperbaiki prosedur, tetapi juga memperbaiki perilaku.
Bukan hanya memperkuat institusi, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan.
Bukan hanya menyiapkan pemimpin baru, tetapi juga membentuk budaya kepemimpinan yang lebih bertanggung jawab.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan mencatat siapa yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden, siapa yang menang, dan siapa yang kalah.
Sejarah juga akan bertanya: apakah bangsa ini menjadi lebih dewasa setelah melewati semua pergolakan tersebut?
Sebab masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga oleh budaya politik yang kita bangun dan wariskan.
Demokrasi bukan sekadar mekanisme pergantian pemimpin. Ia adalah instrumen peradaban untuk mengubah perbedaan menjadi kekuatan, kekuasaan menjadi pengabdian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab bersama.
