Oleh: Sigit Darmawan
Saya bukan ekonom fiskal. Saya juga bukan orang yang sehari-hari bekerja di ruang penyusunan anggaran negara. Tetapi dalam banyak percakapan tentang transformasi organisasi, tata kelola, rantai pasok, risiko, dan masa depan institusi, saya semakin sering melihat satu hal: persoalan besar hampir selalu bermula dari cara kita membaca persoalan kecil.
Begitu pula APBN.
Di permukaan, ia tampak sebagai urusan angka. Berapa pendapatan negara. Berapa belanja negara. Berapa defisit. Berapa utang. Berapa subsidi. Berapa anggaran untuk program prioritas.
Tentu semua itu penting.
Tetapi APBN tidak pernah hanya tentang angka.
Beberapa hari lalu, publik menyaksikan pergantian Menteri Keuangan. Pasar membaca. Dunia usaha menunggu. Publik bertanya. Para pengamat menimbang-nimbang. Sebagian melihatnya sebagai peristiwa politik biasa. Sebagian lain melihatnya sebagai sinyal arah kebijakan ekonomi. Ada pula yang langsung mengaitkannya dengan kredibilitas fiskal, beban program besar, ruang belanja negara, dan kepercayaan investor.
Di titik inilah, rasanya kita perlu berhenti sejenak.
Pergantian Menteri Keuangan tentu bukan sesuatu yang tabu dalam demokrasi. Presiden memiliki kewenangan membentuk timnya. Negara memiliki mekanisme. Pemerintahan memiliki dinamika. Tetapi jabatan Menteri Keuangan memiliki posisi yang khas. Ia bukan sekadar bendahara negara. Ia adalah penjaga salah satu kompas terpenting dalam perjalanan bangsa.
Sebab yang dijaga bukan hanya kas. Yang dijaga adalah kepercayaan.
APBN bukan sekadar tabel penerimaan dan pengeluaran. Ia bukan sekadar dokumen teknis Kementerian Keuangan. Ia bukan sekadar hasil pembahasan antara pemerintah dan parlemen. APBN adalah dokumen kepercayaan bangsa.
Di dalamnya tersimpan arah. Di dalamnya terbaca pilihan. Di dalamnya tercermin keberanian negara untuk menentukan mana yang benar-benar prioritas dan mana yang hanya tampak penting karena tekanan politik, popularitas, atau kepentingan sesaat.
Karena itu, ketika publik memperbincangkan pergantian Menteri Keuangan, kredibilitas fiskal, defisit anggaran, subsidi, utang, dan program prioritas berskala besar, sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya kesehatan kas negara. Yang sedang diuji adalah kesehatan cara berpikir negara.
Apakah negara mampu mengelola harapan tanpa kehilangan kewarasan fiskal?
Apakah negara mampu menolong rakyat tanpa mewariskan beban berlebihan kepada generasi berikutnya?
Apakah negara mampu membiayai cita-cita besar tanpa mengorbankan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting. Sebab bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh mimpi besar. Bangsa yang besar juga dibangun oleh kemampuan mengukur diri.
Dalam pengalaman saya mendampingi organisasi, baik perusahaan maupun lembaga, problem keuangan sering kali bukan semata problem uang. Ia adalah problem pilihan. Problem prioritas. Problem disiplin. Problem tata kelola. Organisasi yang kehilangan arah biasanya tidak langsung runtuh. Ia mula-mula kehilangan kemampuan membedakan mana yang penting dan mana yang hanya mendesak. Mana yang strategis dan mana yang sekadar populer. Mana investasi masa depan dan mana beban yang dibungkus sebagai program.
Negara pun demikian.
Sering kali kita terjebak dalam cara pandang sempit. Seolah-olah APBN hanya soal keberanian membelanjakan uang. Seolah-olah semakin besar anggaran, semakin besar pula keberpihakan negara. Seolah-olah setiap program yang terdengar baik dengan sendirinya pasti baik bagi masa depan.
Padahal negara tidak dibangun untuk sekadar membelanjakan uang. Negara dibangun untuk menghadirkan keadilan, menjaga keberlanjutan, dan membangun masa depan bersama.
Di sinilah saya merasa pembalikan perspektif perlu dilakukan.
Belanja negara bukan hanya soal jumlah. Tetapi juga soal mutu. Bukan hanya soal seberapa besar anggaran dikeluarkan, tetapi seberapa tepat ia menyentuh persoalan. Bukan hanya soal seberapa cepat program dijalankan, tetapi seberapa kuat kapasitas negara untuk memastikan manfaatnya sampai kepada rakyat dengan aman, adil, dan bermartabat.
Program sosial, misalnya, selalu memiliki daya tarik moral. Memberi makan anak-anak, membantu keluarga miskin, menahan harga energi, memperkuat desa, membangun infrastruktur, menjaga daya beli, dan menciptakan lapangan kerja adalah tujuan yang mulia. Tidak ada bangsa beradab yang boleh abai terhadap lapar, kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan.
Tetapi niat baik tentu tidak cukup.
Kebijakan publik membutuhkan lebih dari niat baik. Ia membutuhkan desain yang baik. Data yang baik. Tata kelola yang baik. Eksekusi yang baik. Pengawasan yang baik. Dan yang paling penting, kejujuran untuk mengakui keterbatasan.
Sebab dalam APBN, setiap rupiah memiliki konsekuensi.
Jika negara memilih membiayai satu program, ada program lain yang mungkin harus ditunda. Jika negara memperbesar subsidi, ada ruang fiskal yang mungkin mengecil untuk pendidikan, kesehatan, riset, pertahanan, atau infrastruktur dasar. Jika negara menambah utang, ada generasi mendatang yang ikut memikul bebannya.
Inilah fungsi moral APBN.
APBN adalah cara negara menjawab pertanyaan: siapa yang harus kita lindungi terlebih dahulu? Apa yang harus kita bangun lebih dulu? Beban mana yang pantas ditanggung hari ini, dan beban mana yang tidak boleh diwariskan secara sembrono kepada anak cucu?
Dalam pengertian ini, APBN adalah cermin etika publik.
Ia memperlihatkan apakah negara sungguh berpihak kepada yang lemah, atau hanya menggunakan nama rakyat untuk membenarkan pemborosan. Ia menunjukkan apakah pembangunan diarahkan untuk memperkuat fondasi bangsa, atau hanya mengejar efek jangka pendek. Ia mengungkap apakah kekuasaan memahami anggaran sebagai amanah, atau sekadar instrumen untuk mempertahankan dukungan.
Maka, pergantian Menteri Keuangan sebaiknya tidak hanya kita baca sebagai pergantian figur. Ia harus kita baca sebagai momentum untuk mempertegas arah. Apakah kebijakan fiskal akan tetap menjadi jangkar disiplin? Apakah program prioritas akan dijalankan dengan kapasitas eksekusi yang memadai? Apakah negara berani mengatakan tidak pada belanja yang tidak produktif? Apakah negara mampu menahan godaan popularitas jangka pendek demi ketahanan jangka panjang?
Bukan hanya pemerintah yang diuji. Parlemen juga diuji. Birokrasi diuji. Dunia usaha diuji. Masyarakat sipil diuji. Bahkan kita sebagai warga juga diuji.
Sebab tidak jarang publik pun menginginkan semuanya sekaligus. Pajak rendah, subsidi tinggi, layanan publik baik, harga murah, bantuan luas, infrastruktur cepat, utang terkendali, dan defisit kecil. Semua tampak ideal. Tetapi negara selalu bekerja dalam keterbatasan.
Di sinilah kedewasaan fiskal menjadi bagian dari kedewasaan demokrasi.
Demokrasi yang sehat bukan hanya memberi ruang bagi aspirasi. Demokrasi yang sehat juga mendidik publik untuk memahami konsekuensi. Tidak semua keinginan dapat dibiayai sekaligus. Tidak semua janji dapat dipenuhi tanpa biaya. Tidak semua popularitas hari ini baik bagi daya tahan bangsa esok hari.
Maka, menurut saya ada tiga hal perlu dijaga.
Pertama, kredibilitas.
Kredibilitas fiskal adalah modal yang tidak selalu tampak, tetapi sangat menentukan. Ia seperti fondasi bangunan. Selama kuat, orang sering lupa keberadaannya. Tetapi ketika mulai retak, seluruh bangunan ikut bergetar.
Kepercayaan investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat tidak lahir hanya dari pidato optimistis. Kepercayaan lahir dari konsistensi. Dari disiplin. Dari keberanian menyampaikan kenyataan. Dari kemampuan negara menjaga janji tanpa mengabaikan batas kemampuan.
Kedua, keberpihakan.
Disiplin fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan rakyat kecil. Anggaran yang sehat tetapi dingin terhadap penderitaan rakyat juga kehilangan makna moralnya. Negara memang harus berhitung. Tetapi negara tidak boleh berhenti merasakan.
Karena itu, efisiensi bukan berarti memangkas keberpihakan. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah benar-benar bekerja untuk rakyat. Bukan bocor di tengah jalan. Bukan habis untuk seremoni. Bukan terserap dalam birokrasi yang gemuk tetapi miskin dampak.
Ketiga, transformasi.
APBN tidak cukup menjadi alat belanja tahunan. Ia harus menjadi instrumen transformasi bangsa. Ia harus menyiapkan Indonesia menghadapi perubahan besar: disrupsi teknologi, krisis iklim, fragmentasi geopolitik, perubahan rantai pasok global, transisi energi, dan tuntutan pekerjaan bermutu.
Jika APBN hanya habis untuk konsumsi jangka pendek, bangsa ini akan selalu sibuk menambal lubang. Tetapi jika APBN diarahkan untuk membangun kapabilitas, maka ia menjadi peta masa depan.
Negara-negara yang maju tidak hanya kuat karena mereka punya anggaran besar. Mereka kuat karena anggarannya diarahkan untuk membangun fondasi: pendidikan bermutu, riset, teknologi, infrastruktur, kesehatan publik, tata kelola, dan kapasitas industri.
Singapura membangun keunggulan dari disiplin negara dan kualitas institusi. Korea Selatan bangkit melalui investasi serius pada industri, pendidikan, dan teknologi. Banyak negara Nordik menjaga kesejahteraan sosial karena fondasi pajak, kepercayaan, dan layanan publiknya kuat.
Pelajarannya sederhana.
Anggaran tidak boleh hanya menjadi daftar belanja. Anggaran harus menjadi kompas.
Ia memberi tahu ke mana bangsa berjalan. Ia membantu negara membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ia memaksa pemimpin memilih dengan bijak. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang cakrawala panjang masa depan.
Maka pertanyaan besar bagi Indonesia bukan hanya siapa Menteri Keuangannya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: untuk peradaban seperti apa APBN itu disusun?
Apakah untuk sekadar menjaga mesin pemerintahan tetap berjalan?
Apakah untuk membiayai janji politik dari tahun ke tahun?
Ataukah untuk membangun bangsa yang lebih produktif, lebih adil, lebih berdaya, dan lebih siap menghadapi dunia yang berubah cepat?
Di tengah ketidakpastian global, tekanan fiskal, dan ekspektasi publik yang makin besar, Indonesia membutuhkan keberanian baru. Bukan hanya keberanian membelanjakan. Tetapi keberanian memilih. Bukan hanya keberanian membuat program besar. Tetapi keberanian memastikan program itu benar-benar sanggup dijalankan. Bukan hanya keberanian menenangkan pasar. Tetapi keberanian membangun kepercayaan rakyat.
Kita perlu memahami bahwa APBN bukan milik pemerintah semata. Ia milik bangsa. Ia berasal dari keringat rakyat, pajak warga, hasil bumi, kerja dunia usaha, dan kepercayaan publik. Karena itu, ia harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata, layanan yang bermutu, kesempatan yang lebih adil, dan masa depan yang lebih kuat.
Pergantian Menteri Keuangan boleh menjadi berita sehari. Tetapi kepercayaan fiskal adalah pekerjaan panjang sebuah bangsa.
APBN bukan sekadar penjaga keseimbangan fiskal. Ia seharusnya menjadi arsitek kepercayaan, keadilan, dan masa depan peradaban Indonesia.
Jakarta, 16/9/2025
