Saya menghadiri sebuah forum eksekutif C-level yang menarik minggu lalu di Jakarta—diselenggarakan oleh RELEX Solutions, perusahaan Finland, di The Langham Jakarta. Event juga dihadiri oleh Dubes Findland untuk Indonesia.
Tema acaranya terdengar sangat “teknologis”: “From AI to ROI: Driving Profitability and Efficiency in Indonesian Retail.”
Namun justru ada satu slide sederhana yang paling menarik perhatian saya. Di layar tertulis: “What’s your biggest merchandising blind spot that keeps you up at night?”
(Mengapa lonjakan harga kemasan harus dibaca sebagai sinyal strategis, bukan sekadar gangguan biaya)
Oleh: Sigit Darmawan
Beberapa waktu lalu, di sela konsultansi merancang modul pelatihan supply chain untuk sebuah grup perusahaan FMCG, saya berbincang dengan seorang procurement manager. Topiknya sederhana: plastik.
Namun seperti banyak percakapan di dunia bisnis, yang tampak kecil sering kali menyimpan sinyal besar.
“Wah…Harga plastik sudah naik 2–3 kali lipat pak! Pasokan juga tidak pasti. Kuartal satu aman. Entah di kuartal dua ini. Kalau ini berlanjut terus, margin bisa tertekan 2–3 persen.”
“Krisis hari ini tidak datang satu per satu. Ia datang bersamaan—dan saling memperkuat.”
Oleh: Sigit Darmawan
Dunia yang Tidak Lagi Sederhana
Dalam Trade War 2.0, saya menggambarkan bagaimana dunia tidak lagi bergerak dalam logika ekonomi semata. Perdagangan tidak lagi netral. Rantai pasok tidak lagi ditentukan oleh efisiensi, tetapi oleh kekuatan geopolitik, aliansi, dan kepentingan nasional.
Apa yang dahulu kita pahami sebagai globalisasi—arus barang yang bebas, biaya yang optimal, dan jaringan yang efisien—perlahan berubah menjadi sistem yang terfragmentasi. Negara memilih mitra. Perusahaan menata ulang rantai pasok. Risiko tidak lagi tersembunyi, tetapi menjadi bagian dari strategi.
Namun satu hal yang semakin jelas: Trade war bukan satu-satunya krisis.
“Perang modern tidak dimulai dengan tembakan pertama. Ia dimulai ketika akses dihentikan.”
Dalam buku Trade War 2.0, saya menulis satu kalimat di salah satu bab yang saat itu terasa seperti peringatan. Hari ini, kalimat itu menjadi kenyataan: “Ketika jalur distribusi terganggu, dunia tidak kehilangan energi—dunia kehilangan akses terhadap energi.”
Dan ketika akses hilang, yang terjadi bukan sekadar krisis energi. Yang terjadi adalah pergeseran kekuasaan.
Dunia hari ini tidak kekurangan energi. Dunia kehilangan kepastian.
Selama puluhan tahun, dunia percaya bahwa pendidikan adalah mesin utama mobilitas sosial. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar peluang suksesnya. Gelar menjadi simbol kompetensi. Kampus menjadi pabrik pengetahuan. Jurusan menjadi jalur karier.
Lalu dunia berubah terlalu cepat. Dan China tampaknya menjadi salah satu negara pertama yang menyadari bahwa formula lama itu mulai usang.
Dalam dua tahun terakhir, berbagai universitas di China mulai menghentikan, menggabungkan, atau menata ulang ratusan program studi. Banyak orang menganggapnya sekadar restrukturisasi pendidikan biasa. Padahal yang sedang terjadi jauh lebih besar. China sebenarnya sedang mengubah cara negara memandang kecerdasan manusia. Mereka sedang bergerak dari knowledge economy menuju intelligence economy.
Perbedaannya sangat fundamental.
Pada era knowledge economy, keunggulan manusia terletak pada kemampuan menyimpan dan menguasai pengetahuan. Siapa yang paling banyak tahu biasanya paling unggul. Universitas dibangun untuk menghasilkan lulusan dengan spesialisasi yang kuat. Dunia kerja menghargai sertifikasi, pemahaman konsep, dan penguasaan prosedur.
Konsep ini sebenarnya telah lama dijelaskan oleh Peter Drucker melalui gagasan tentang knowledge worker dalam buku The Age of Discontinuity (1969) dan Post-Capitalist Society (1993). Drucker melihat bahwa aset paling penting ekonomi modern bukan lagi mesin, tetapi manusia dengan kemampuan pengetahuan dan analisis. Model itu berhasil mendorong revolusi industri modern selama puluhan tahun.
Tetapi AI mulai mengguncang fondasi tersebut. Hari ini, pengetahuan tidak lagi langka. Ia melimpah. Bahkan terlalu melimpah. Laporan World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2025 memperkirakan sekitar 39% keterampilan inti pekerja global akan berubah sebelum 2030 akibat perkembangan AI, otomasi, dan transformasi digital. Sementara itu, McKinsey & Company dalam laporan The Economic Potential of Generative AI (2023) memperkirakan generative AI dapat menambah produktivitas ekonomi global hingga US$4,4 triliun per tahun.
Angka itu menunjukkan bahwa AI bukan lagi sekadar alat bantu teknologi, tetapi mesin perubahan ekonomi global. Dengan bantuan AI, seseorang kini bisa mendapatkan rangkuman buku, analisis data, desain presentasi, coding, hingga simulasi bisnis hanya dalam hitungan menit. Pengetahuan yang dahulu membutuhkan waktu belajar bertahun-tahun kini dapat diakses hampir instan.
Dalam dunia seperti ini, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling banyak tahu. Tetapi siapa yang paling mampu menghubungkan pengetahuan menjadi keputusan yang relevan.
Di sinilah era intelligence economy mulai lahir. Ekonomi baru ini tidak hanya menghargai IQ atau gelar akademik, tetapi kemampuan berpikir adaptif, membaca konteks, memahami kompleksitas, dan mengintegrasikan teknologi dengan realitas manusia.
Pemikir sosiologi digital Manuel Castells dalam trilogi The Information Age (1996–1998) bahkan menyebut dunia modern sebagai network society — masyarakat yang kekuatan ekonominya tidak lagi terutama ditentukan oleh kepemilikan fisik, tetapi oleh kemampuan mengelola jaringan informasi, pengetahuan, dan kecerdasan kolektif. Karena itu, banyak pekerjaan berbasis rutinitas mulai kehilangan nilai ekonominya. AI dapat mengerjakan pekerjaan administratif lebih cepat dibanding manusia. Algoritma dapat membaca pola data lebih akurat. Mesin dapat memprediksi kerusakan industri sebelum operator menyadarinya.
Laporan International Monetary Fund tahun 2024 bahkan memperkirakan hampir 40% pekerjaan global akan terdampak AI, terutama pekerjaan administratif dan middle-skill jobs. Di sektor manufaktur, International Federation of Robotics mencatat China tetap menjadi pasar robot industri terbesar di dunia dan terus meningkatkan kepadatan robot industrinya secara agresif.
Fenomena ini sebenarnya telah lama diprediksi oleh Erik Brynjolfsson dan Andrew McAfee dalam buku The Second Machine Age (2014). Mereka menjelaskan bahwa gelombang AI berbeda dari revolusi industri sebelumnya karena mesin kini mulai mengambil sebagian fungsi kognitif manusia, bukan hanya tenaga fisik.
Pandangan ini juga sejalan dengan refleksi dalam buku Trade War 2.0 – Navigasi Korporasi dan Transformasi Rantai Pasok Global (2025) yang menegaskan bahwa perang global modern tidak lagi hanya terjadi pada tarif, energi, atau rantai pasok fisik, tetapi juga pada perebutan talenta, teknologi, dan penguasaan kecerdasan industri. Dalam banyak kasus, persaingan antarnegara kini bergeser dari “siapa memiliki sumber daya terbesar” menjadi “siapa memiliki manusia paling adaptif terhadap perubahan teknologi.”
Maka dunia kerja mulai berubah diam-diam. Perusahaan tidak lagi hanya mencari orang pintar. Mereka mencari orang yang mampu berpikir lintas disiplin. Orang yang dapat menghubungkan teknologi dengan bisnis. Data dengan keputusan. AI dengan realitas sosial. Dan kreativitas dengan problem solving.
China membaca arah ini dengan sangat agresif. Menurut laporan sixthtone.com, sepanjang 2024 sedikitnya 19 universitas di China menutup atau menghentikan penerimaan pada 99 program studi. Pada saat yang sama, Kementerian Pendidikan China menghapus sekitar 1.670 program studi lama dan membuka 1.673 program baru yang lebih relevan dengan bidang seperti AI, integrated circuits, robotics, intelligent manufacturing, dan low-carbon technology.
Langkah ini sering disalahpahami sebagai bentuk anti-akademik. Padahal justru sebaliknya. China sedang memperlakukan pendidikan sebagai bagian dari strategi kebijakan industri dan geopolitik nasional. Mereka sadar bahwa perang masa depan bukan hanya soal militer atau sumber daya alam. Tetapi soal talenta. Soal siapa yang memiliki manusia paling adaptif terhadap perubahan teknologi.
Dan di titik inilah banyak negara mulai menghadapi masalah besar. Termasuk Indonesia. Kita masih hidup dalam logika pendidikan abad lama, sementara dunia kerja sudah memasuki fase baru. Banyak kampus masih mengukur keberhasilan dari jumlah mahasiswa dan pembukaan jurusan baru. Banyak kurikulum masih berorientasi pada hafalan dan teori linear. Sementara industri berubah hampir setiap semester.
Hari ini, supply chain dipenuhi AI forecasting dan otomasi. Manufaktur bergerak menuju pabrik cerdas (smart factory). Perbankan menggunakan machine learning untuk penilaian kredit. HR mulai memakai analitik prediktif untuk pemetaan talenta. Marketing berubah menjadi pertarungan algoritma perilaku (behavioral algorithm battle). Bahkan profesi kreatif mulai diguncang generative AI.
Namun ironisnya, sebagian sistem pendidikan kita masih sibuk menghasilkan lulusan dengan pola kompetensi yang nyaris sama seperti dua dekade lalu. Akibatnya mulai muncul fenomena baru: educated but irrelevant.
Lulus. Tetapi tidak siap menghadapi perubahan dunia nyata.
Pemikir sejarah dan teknologi Yuval Noah Harari dalam buku 21 Lessons for the 21st Century (2018) bahkan mengingatkan kemungkinan lahirnya useless class — kelompok manusia yang kehilangan relevansi ekonomi bukan karena malas, tetapi karena kompetensinya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan ekonomi berbasis AI dan otomasi.
Sementara itu, ekonom MIT David Autor melalui berbagai riset tentang job polarization menjelaskan bagaimana AI dan digitalisasi mulai menghilangkan banyak pekerjaan middle-skill di berbagai sektor industri.
Ini ancaman serius. Karena revolusi AI berbeda dengan revolusi industri sebelumnya. Jika dulu teknologi terutama menggantikan tenaga fisik manusia, kini AI mulai menggantikan sebagian fungsi kognitif manusia. Dan ketika kemampuan teknis mulai mudah diotomasi, maka nilai manusia akan bergeser ke kemampuan yang lebih kompleks: empati, integrasi, kreativitas, intuisi, kepemimpinan, adaptasi, dan kemampuan membaca konteks.
Karena itu, masa depan pendidikan kemungkinan tidak lagi berbasis jurusan-jurusan yang berdiri sendiri secara kaku. Yang berkembang justru model hybrid. Ketika AI dikembangkan di bidang kesehatan dan energi. Ketika data science berkembang bersama kebijakan publik. Robotika dan manufaktur. Psikologi dan teknologi. Green economy dan sistem digital.
Gagasan ini selaras dengan pemikiran Klaus Schwab dalam buku The Fourth Industrial Revolution (2016) yang menjelaskan bahwa batas antara dunia fisik, digital, dan biologis semakin melebur. Karena itu, dunia pendidikan masa depan tidak lagi cocok dibangun dengan sekat disiplin ilmu yang terlalu rigid.
Dunia masa depan tidak lagi terlalu peduli seseorang berasal dari jurusan apa. Yang lebih penting adalah: apakah ia mampu terus belajar dan beradaptasi? Karena di era intelligence economy, pengetahuan cepat usang. Tetapi kemampuan belajar menjadi aset paling mahal.
Dan mungkin, inilah pesan terbesar dari China. Mereka tampaknya menyadari bahwa mempertahankan jurusan lama hanya demi romantisme akademik bisa menjadi beban ekonomi nasional di masa depan. Mereka memilih melakukan disrupsi sebelum didisrupsi.
Memang menyakitkan.
Tetapi sejarah sering menunjukkan bahwa bangsa yang berani mengubah sistemnya lebih awal biasanya memiliki peluang lebih besar untuk memimpin gelombang berikutnya. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi: “Jurusan apa yang aman di masa depan?” Tetapi: “Apakah sistem pendidikan kita masih mampu menghasilkan manusia yang relevan ketika AI mulai mengambil alih sebagian besar pekerjaan rutin dunia?”
Ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, banyak orang melihatnya sebagai eskalasi konflik regional. Namun bagi saya, peristiwa itu lebih dari sekadar berita militer. Ia adalah alarm bagi sistem rantai pasok global.
Dalam Trade War 2.0: Navigasi Korporasi & Transformasi Rantai Pasok Global, saya menjelaskan bahwa masa depan rantai pasok tidak lagi ditentukan hanya oleh tarif dan kebijakan industri. Ia juga ditentukan oleh stabilitas jalur distribusi dan keamanan energi. Konflik di sekitar Selat Hormuz memperlihatkan tesis itu secara nyata.
Rudal mungkin ditembakkan jauh dari pusat bisnis dunia. Namun dampaknya bisa langsung terasa di laporan keuangan perusahaan global.
Ketika saya membaca berita tentang Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif Donald Trump, saya tidak langsung bersorak. Saya justru bertanya: apakah ini benar-benar mengubah arah ekonomi global, atau sekadar koreksi hukum di tengah perubahan yang sudah telanjur berjalan?
Sebagian pelaku pasar melihatnya sebagai tanda meredanya perang dagang. Ada harapan globalisasi akan kembali seperti dua dekade lalu—lebih terbuka, lebih murah, lebih sederhana. Namun pengalaman saya berdiskusi dengan pelaku industri beberapa tahun terakhir membuat saya berhati-hati, bahkan skeptis.
Putusan itu penting. Ia menegaskan mekanisme pengawasan kekuasaan. Tetapi dari sudut pandang rantai pasok global, saya tidak melihatnya sebagai titik balik struktural. Dan di sinilah narasi Trade War 2.0 diuji.
(Titik Senja Dieng. Selasa pagi. 30 Desember 2025.)
Dua bulan terakhir di penghujung 2025 terasa berbeda bagi saya. Beragam percakapan telah saya jalani. Sejak November hingga Desember, buku Trade War 2.0 tidak hanya berpindah dari satu tangan ke tangan lain, tetapi juga berpindah dari satu ruang pemikiran ke ruang pemikiran yang lain.
Saya berjumpa dengan pemimpin industri, pelaku bisnis, pengurus asosiasi, akademisi, birokrat, hingga para profesional dari beragam sektor—manufaktur, oil & gas, FMCG, otomotif, transportasi, asuransi, pembiayaan, ritel, layanan, pendidikan, energi, teknologi, organisasi nir laba, dan sebagainya. Dan sudah ratusan buku sampai di tangan mereka.
PERCIKAN 